– Sebagai BUMN Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) untuk penerbitan sertifikat digital, Perum Peruri menyatakan siap membantu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) mengembangkan big data berbasis blockchain. Hal itu mengemukan dalam diskusi online yang menghadirkan pembicara Rachmat Gobel, Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan, Ir. Nilanto Perbowo M.Sc., Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP serta Prof. Dr. Arif Satria SP, M.Si., Rektor IPB. Diskusi dan seminar online ini bertujuan mencari terobosan kesempatan pengembangan industri perikanan dan hasil laut di tengah pandemi yang tengah melanda dunia.
Dwina Septiana Wijaya, Direktur Utama Peruri mengatakan, sebagai BUMN yang bergerak dalam bisnis percetakan sekuriti dan penjamin keaslian (dokumen) sejak awal berdirinya pada 1971. "Peruri akan terus hadir dengan teknologi terkini dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah,” jelas Dwina. “Penerapan teknologi blockchain yang terjamin keaslian data dan dokumennya seperti yang disampaikan Prof. Arif Satria adalah satu hal yang menjadi spesialisasi Peruri dan pasti bisa kami bantu dalam pengembangan industri perikanan dan hasil laut nasional,” terang Dwina.
Prof. Dr. Arif Satria SP, M.Si – Rektor IPB, menekankan pentingnya pemerintah untuk membantu akses pasar melalui penyediaan data terpadu berbasis blockchain. “Kendala logistik harus segera terpecahkan agar distribusi produk tidak tersendat. Penyerapan produk perikanan dan penyelesaian masalah logistik perlu mulai secara serius dilakukan dengan basis teknologi blockchain,” kata Satria. “Apa yang kami lakukan hari ini melalui produk sertifikat digital dan tanda tangan digital, adalah contoh nyata bagaimana teknologi digital yang kami miliki dapat membantu masyarakat dan dunia usaha menjalankan kegiatan usahanya ditengah wabah yang melanda," lanjutnya.
Rachmat Gobel menjelaskan, potensi ekonomi maritim Indonesia diperkirakan senilai 1,33 juta US dollar mengingat 2/3 luas wilayah Indonesia adalah lautan dengan garis pantai terpanjang ke 2 di dunia. Dia mengatakan, masa pandemi ini menyadarkan kita semua untuk dapat memperkuat landasan ekonomi negara. "Seluruh unsur mulai dari pemerintah, universitas, swasta, komunitas dan rakyat (pentahelix) harus bersatu memperbaiki grand design yang untuk memberikan nilai tambah, utamanya pada sektor pertanian dan perikanan, demi tercapainya ketahanan pangan nasional yang solid,” jelas Rachmat Gobel.
Dia mengingatkan, menghadapi pandemi ini kita harus mampu menjadikan kesulitan yang dihadapi ini menjadi peluang. "Saran saya kepada pemerintah adalah menyederhanakan birokrasi perizinan investasi, mempermudah akses pendanaan kepada nelayan yang mayoritas adalah pengusaha mikro serta kecil menegah dan pemberdayaan koperasi yang maksimal,” kata dia. Ir. Nilanto Perbowo M.Sc, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, menegaskan sesungguhnya sektor perikanan tidak terlalu terimbas seperti sektor sektor ekonomi lain di masa pandemi ini.
“Bersama aparat terkait, KKP harus terus lanjut menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia. Potensi perikanan Indonesia sangat berlimpah, nelayan kita harus menjadi tuan rumah di negara nya sendiri,” ujar Nilanto. "Di masa pandemi ini, saya berharap pemerintah provinsi dapat turut aktif bermitra dengan pemerintah pusat untuk pengembangan dan pemanfaatan sektor perikanan,” tambah Nilanto.
Comment here